Syarat Pengesahan Instalasi Penyalur Petir Disnakertrans Kota Kupang

DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

A.     UNDANG-UNDANG

1. Undang-undang Uap Tahun 1930 (STOOM ORDONNANTIE)
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1951 tentang Pengawas Perburuhan
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
4. Undang-undang No. 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No, 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commverce (Konvensi ILO No. 81 mengentai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan)
5. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

B.     PERATURAN PEMERINTAH

1. Peraturan Uap Tahun 1930 (STOOM VERORDENING)
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengewasan Ketenagakerjaan

C.     PERATURAN MENTERI  & KEPUTUSAN TENAGA KERJA &/ATAU MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-02/MEN/1982 tentang Kwalifikasi Juru Las
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-04/MEN/1985 tentang Pesawat Tenaga dan Produksi
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-01/MEN/1988 tentang Kwalifikasi dan Syarat-syarat Operator Pesawat Uap
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-02/MEN/1989 tentang Pengawasan Intalasi Penyalur Petir
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-03/MEN/1999 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift Untuk Pengangkutan Orang dan Barang
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per-09/MEN/2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat-Angkut
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep-75/MEN/2002 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor: SNI-04-0225-2000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (Puil 2000) di Tempat Kerja

1.   SOP Pengesahan Penggunaan Instalasi Penyalur Petir

STANDART OPERATING  PROCEDURE (SOP)

NAMA  SKPD   : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA KUPANG

NAMA IZIN      : Pengesahan Penggunaan Instalasi Penyalur Petir

A.                                                     Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-undang No. 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No, 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commverce (Konvensi ILO No. 81 mengentai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan)
3. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-02/MEN/1989 tentang Pengawasan Intalasi Penyalur Petir
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan kerja
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep-75/MEN/2002 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor: SNI-04-0225-2000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (Puil 2000) di Tempat Kerja

B.   Sasaran

Perusahaan yang Menggunakan Intalasi Intalasi Penyalur Petir

C.   Sasaran Obyek

PT, CV, FA, Badan Usaha lain.

D.   Masa berlaku

1 (satu) tahun

E.   Persyaratan

1.       Foto copy akte pendirian dan atau akt perusahaan sebagai badan hukun dan tanda bukti pengesahan dari instansi yang berwenang.

2.       Fotocopy Gambar Instalasi Penyalur Petir

3.       Fotocopy Daftar Data Penyalur Petir yang Digunakan

4.       Fotocopy Data Perusahan Instalatir Penyalur petir yang memliki SKP (surat Keputusan Penunjukan) dari Dirjen Binwasnaker

5.       Laporan hasil pengujian yang ditandatangani pengawas ketenagakerjaan

6.       Surat permohonan

F.    Jangka Waktu Penyelesaian

5 (lima) hari

G.   Tim Teknis

Bidang Pengawasan (Disnakertrans Kota Kupang)

CP. 081334752301 (Pengawas Ketenagakerjan)